Tahun 2014, adalah tahun yang dinamis secara
politik. Memasuki tahun 2015, perhatian masyarakat bisa dikatakan kembali
dialihkan kepada bidang ekonomi. Hal ini tentu saja bukan tanpa alasan,
pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai titik terendah sejak krisis ekonomi global
2008-2009. Di sisi lain mata uang rupiah melemah menembus Rp 13.300 yang
merupakan titik terendah sejak 1998. Pendapatan pajak kuartal 1 2015 menurun
bukan hanya dari persentase namun juga dari sisi nominal dibandingkan
pendapatan pajak kuartal 1 2014. Tidak pelak hal ini menimbulkan kritik kepada
kemampuan pemerintahan Jokowi-JK, tetapi rasanya tidak perlu membahas satu per
satu kritik kepada pemerintahan Jokowi-JK dalam tulisan ini.Hal yang ingin
penulis angkat dalam blog ini adalah minimnya debat ideology dalam jalannya
pemerintahan maupun politik di Indonesia saat ini. Tulisan ini mencoba menjelaskan
ideologi-ideologi yang ada.
Ideologi dapat diartikan sebagai sebuah visi
komprehensif untuk mencapai tujuan bernegara, yaitu kemakmuran masyarakat. Dalam
penilaian penulis, ideologi dapat dibagi menjadi 2 aspek yaitu 1). Seberapa
banyak peran pemerintah dalam kehidupan bernegara, khususnya secara sosial dan
ekonomi dan 2). Seberapa represif pemerintah dalam menjalankan keputusannya,
atau dalam hal ini dapat dikategorikan menjadi demokrasi dan otoriter. Diagram
di bawah adalah salah satu diagram yang cukup menggambarkan perbedaan ideologi.
Dari diagram diatas dapat kita lihat bahwa
sebuah ideologi dapat dibagi menjadi 4 tipe. Pertama adalah konservatif. Pemerintahan
konservatif umumnya memiliki peran negara yang kuat dalam sisi social (social conservative) dan di sisi lain
tidak melakukan regulasi di sisi ekonomi (economic
right). Kebijakan yang umum diambil di sisi sosial adalah pembatasan
aborsi, dan menolak pernikahan sejenis. Di sisi ekonomi pemerintahan ini
mendukung pasar bebas, pajak yang lebih rendah, hingga pencabutan subsidi. Jika
kebijakan ini dijalankan secara represif hal ini mengarah pada
fasisme/nasionalis-sosialis (Nazi).
Tipe kedua adalah pemerintahan sosial demokrat/sosialis.
Pemerintahan ini menekankan pada peran pemerintah di sisi ekonomi (economic left), tetapi tidak melakukan
regulasi di sisi sosial (social liberal).
Kebijakan yang diambil pemerintahan ini secara sosial adalah mendukung
pernikahan sejenis, dan anti-sensor maupun pengawasan negara (surveillance program). Di sisi ekonomi pemerintahan ini mendukung
pajak yang lebih tinggi, pengaturan perbankan/pasar modal, dan pro-subsidi.
Ideologi ini dalam bentuk ekstrim akan mengarah pada anarkisme yaitu ketiadaan
pemerintah. Dalam anarkisme, masyarakan ditekankan untuk bebas secara sosial,
namun mendorong kolektivisme secara ekonomi.
Tipe ketiga menekankan pada minimnya peran
pemerintah baik dari sisi ekonomi (economic
right) maupun sosial (socially
liberal). Ideologi yang disebut libertarian ini mendukung kebijakan pasar
bebas dan deregulasi. Di sisi sosial mereka juga mendukung pernikahan sejenis, dan
anti sensor/pengawasan pemerintan. Libertarian memiliki kemiripan dengan
anarkisme, namun secara ekonomi mereka mendorong individualisme.
Tipe keempat adalah pemerintahan yang melakukan
pengaturan secara sosial (social
conservative), maupun secara ekonomi (economic
left). Pemerintahan yang melakukan hal ini secara ekstrim/represif umumnya disebut
komunis/stalinist/maoist. Walaupun beberapa pemerintahan yang berbasis
keagamaan juga dapat masuk ke dalam kategori ini.
Menurut penulis, perbedaan yang terjadi ini
disebabkan perbedaan asumsi dan preferensi setiap individu. Individu yang
percaya bahwa setiap manusia sudah memiliki intelektualitas dan kedewasaan
cenderung mendukung libertarianisme. Sementara individu yang religious/percaya
bahwa kunci masyarakat yang makmur adalah moralitas akan menjadi social conservative. Jika seseorang
memandang perlunya seorang tokoh yang dapat menyelesaikan semua permasalahan, hal ini mengarah pada authoritarianism yaitu komunisme maupun fasisme. Sementara
orang-orang yang memandang moralitas adalah urusan individu, dan fokus negara
adalah memakmurkan masyarakat melalui kebijakan ekonomi akan cenderung menjadi
sosialis/sosial demokrat.
Tentu pada realitanya ideologi tidak
sesederhana penjelasan pada tulisan ini. Tetapi secara garis besar hal ini dapat
menjadi basis klasifikasi ideologi-ideologi yang ada. Berangkat dari pemahaman
mengenai ideologi, adalah suatu hal yang wajar jika terdapat perbedaan ideologi
dalam masyarakat. Perbedaan ini sudah seharusnya dibahas dalam debat-debat
terbuka, karena hal ini akan mendorong partisipasi masyarakat dalam bernegara,
yang diharapkan akan membantu tercapainya tujuan bernegara yaitu mewujudkan
masyarakat yang makmur secara sosial maupun ekonomi.
