Ideology 101

Tahun 2014, adalah tahun yang dinamis secara politik. Memasuki tahun 2015, perhatian masyarakat bisa dikatakan kembali dialihkan kepada bidang ekonomi. Hal ini tentu saja bukan tanpa alasan, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai titik terendah sejak krisis ekonomi global 2008-2009. Di sisi lain mata uang rupiah melemah menembus Rp 13.300 yang merupakan titik terendah sejak 1998. Pendapatan pajak kuartal 1 2015 menurun bukan hanya dari persentase namun juga dari sisi nominal dibandingkan pendapatan pajak kuartal 1 2014. Tidak pelak hal ini menimbulkan kritik kepada kemampuan pemerintahan Jokowi-JK, tetapi rasanya tidak perlu membahas satu per satu kritik kepada pemerintahan Jokowi-JK dalam tulisan ini.Hal yang ingin penulis angkat dalam blog ini adalah minimnya debat ideology dalam jalannya pemerintahan maupun politik di Indonesia saat ini. Tulisan ini mencoba menjelaskan ideologi-ideologi yang ada.

Ideologi dapat diartikan sebagai sebuah visi komprehensif untuk mencapai tujuan bernegara, yaitu kemakmuran masyarakat. Dalam penilaian penulis, ideologi dapat dibagi menjadi 2 aspek yaitu 1). Seberapa banyak peran pemerintah dalam kehidupan bernegara, khususnya secara sosial dan ekonomi dan 2). Seberapa represif pemerintah dalam menjalankan keputusannya, atau dalam hal ini dapat dikategorikan menjadi demokrasi dan otoriter. Diagram di bawah adalah salah satu diagram yang cukup menggambarkan perbedaan ideologi.

Dari diagram diatas dapat kita lihat bahwa sebuah ideologi dapat dibagi menjadi 4 tipe. Pertama adalah konservatif. Pemerintahan konservatif umumnya memiliki peran negara yang kuat dalam sisi social (social conservative) dan di sisi lain tidak melakukan regulasi di sisi ekonomi (economic right). Kebijakan yang umum diambil di sisi sosial adalah pembatasan aborsi, dan menolak pernikahan sejenis. Di sisi ekonomi pemerintahan ini mendukung pasar bebas, pajak yang lebih rendah, hingga pencabutan subsidi. Jika kebijakan ini dijalankan secara represif hal ini mengarah pada fasisme/nasionalis-sosialis (Nazi).

Tipe kedua adalah pemerintahan sosial demokrat/sosialis. Pemerintahan ini menekankan pada peran pemerintah di sisi ekonomi (economic left), tetapi tidak melakukan regulasi di sisi sosial (social liberal). Kebijakan yang diambil pemerintahan ini secara sosial adalah mendukung pernikahan sejenis, dan anti-sensor maupun pengawasan negara (surveillance program).  Di sisi ekonomi pemerintahan ini mendukung pajak yang lebih tinggi, pengaturan perbankan/pasar modal, dan pro-subsidi. Ideologi ini dalam bentuk ekstrim akan mengarah pada anarkisme yaitu ketiadaan pemerintah. Dalam anarkisme, masyarakan ditekankan untuk bebas secara sosial, namun mendorong kolektivisme secara ekonomi.

Tipe ketiga menekankan pada minimnya peran pemerintah baik dari sisi ekonomi (economic right) maupun sosial (socially liberal). Ideologi yang disebut libertarian ini mendukung kebijakan pasar bebas dan deregulasi. Di sisi sosial mereka juga mendukung pernikahan sejenis, dan anti sensor/pengawasan pemerintan. Libertarian memiliki kemiripan dengan anarkisme, namun secara ekonomi mereka mendorong individualisme.

Tipe keempat adalah pemerintahan yang melakukan pengaturan secara sosial (social conservative), maupun secara ekonomi (economic left). Pemerintahan yang melakukan hal ini secara ekstrim/represif umumnya disebut komunis/stalinist/maoist. Walaupun beberapa pemerintahan yang berbasis keagamaan juga dapat masuk ke dalam kategori ini.

Menurut penulis, perbedaan yang terjadi ini disebabkan perbedaan asumsi dan preferensi setiap individu. Individu yang percaya bahwa setiap manusia sudah memiliki intelektualitas dan kedewasaan cenderung mendukung libertarianisme. Sementara individu yang religious/percaya bahwa kunci masyarakat yang makmur adalah moralitas akan menjadi social conservative. Jika seseorang memandang perlunya seorang tokoh yang dapat menyelesaikan semua permasalahan,  hal ini mengarah pada authoritarianism yaitu komunisme maupun fasisme. Sementara orang-orang yang memandang moralitas adalah urusan individu, dan fokus negara adalah memakmurkan masyarakat melalui kebijakan ekonomi akan cenderung menjadi sosialis/sosial demokrat.

Tentu pada realitanya ideologi tidak sesederhana penjelasan pada tulisan ini. Tetapi secara garis besar hal ini dapat menjadi basis klasifikasi ideologi-ideologi yang ada. Berangkat dari pemahaman mengenai ideologi, adalah suatu hal yang wajar jika terdapat perbedaan ideologi dalam masyarakat. Perbedaan ini sudah seharusnya dibahas dalam debat-debat terbuka, karena hal ini akan mendorong partisipasi masyarakat dalam bernegara, yang diharapkan akan membantu tercapainya tujuan bernegara yaitu mewujudkan masyarakat yang makmur secara sosial maupun ekonomi.