Sekilas APBN : Sebuah Pandangan dari Mahasiswa

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau biasa disingkat sebagai APBN adalah suatu kata yang memiliki makna magis di mata mahasiswa. Bagaimana tidak? Setiap tahun, mahasiswa meluangkan waktunya untuk berdiskusi, melakukan kajian, dan memperjuangkan kepentingannya dalam APBN. Sehebat itukah APBN sehingga menjadi salah satu isu panas setiap tahunnya? Sebelum lebih jauh membahas hal tersebut sudah tahu kah mahasiswa makna atau setidaknya singkatan sebenarnya dari APBN?

APBN seperti yang sudah disebutkan sebelumnya adalah anggaran yang terdiri dari 2 bagian yaitu pendapatan dan belanja negara. Dimana anggaran ini dibuat berlandaskan asumsi makro dan Rencana Pemerintah Jangka Menengah untuk menentukan besaran pajak, utang dan sumber pendanaan lain yang dibutuhkan. Kemudian setiap departemen, lembaga negara dan daerah mengajukan anggaran yang mereka perlukan sebagai dasar pengeluaran. APBN ini kemudian dibahas bersama oleh pemerintah (Kementerian keuangan) dan DPR-RI (Badan Anggaran) untuk dinilai urgensi dan prioritasnya dalam menetapkan belanja negara.

Lalu apa peran APBN dalam perekonomian dan tata kelola masyarakat? APBN dalam teori ekonomi adalah instrumen yang memperlihatkan G (Government Expenditure) dari Indonesia. Instrumen ini penting sebagai bagian dalam menghasilkan Y (output negara/GDP), tetapi bukan instrumen satu-satunya yang menentukan besaran Y karena masih ada faktor konsumsi, investasi dan ekspor-impor. Apa dampak dari besarnya Output negara? Secara logika kasar, semakin besar output negara maka semakin besar kesejahteraan masyarakat di suatu negara yang bisa diukur melalui berbagai instrumen seperti GDP/Kapita hingga Indeks Pembangunan Manusia.

Permasalahannya adalah selama ini banyak mahasiswa yang terjebak dengan hanya memperjuangkan APBN sampai pada pengalokasian anggaran. Padahal hal ini boleh dibilang hanya setengah jalan, karena APBN hanya data-data yang direncanakan dan ditargetkan, tetapi implementasinya ada pada proyek-proyek yang dikerjakan pemerintah. Efektivitas penyaluran APBN hendaknya menjadi hal lain yang harus diawasi oleh mahasiswa, jangan sampai kita menuntut anggaran pendidikan 20 persen tetapi pada kenyataannya kita tidak bisa mendesak eksekutif untuk membuat perencanaan yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat Indonesia dengan anggaran 20 persen tersebut. Kemudian dari sisi transparansi dari penyaluran dana-dana tersebut hendaknya juga menjadi perhatian mahasiswa, kita harus aktif membantu pemerintah dalam mengawasi penyaluran dana APBN dari penyalahgunaan. Karena tanpa pengawasan dari mahasiswa, maka hal ini dapat menyebabkan moral hazard bagi pengguna anggaran

Hal lain yang harus diperjuangkan dalam pandangan penulis adalah efektivitas pos-pos yang ada di APBN, Terkait ini yang harus disoroti antar lain adalah mengenai anggaran subsidi khususnya BBM, apakah betul adanya anggaran subsidi ini mendorong tercapainya kesejahteraan masyarakat? Atau jangan-jangan hanya menjadi kebijakan populis yang memberatkan negara dan tidak menghasilkan sesuatu yang signifkan? Dalam hal ini mahasiswa harus kritis dan berpikiran visioner, jangan sampai kita terjebak dalam pemikiran yang sifatnya utopia tanpa melihat realita dan kemungkinan-kemungkinan yang lebih baik.

Kemudian terkait penyerapan utang, maka kita mahasiswa harus melihat secara jernih masalah ini. Utang adalah salah satu instrumen yang dipakai sebagai pembiayaan untuk mendorong perekonomian, selama utang dapat dipakai dengan baik dan mencapai tujuan akhir yaitu kesejahteraan masyarakat Indonesia, maka sudah selayaknya kita tidak begitu saja menolak keberadaan utang. Tetapi mahasiswa juga harus mendorong pemerintah agar utang yang sudah diambil tidak menjadi sia-sia dan dimanfaatkan secara benar demi proyek-proyek yang mendukung kesejahteraan masyarakat Indonesia

Dari sini kita lihat bahwa APBN adalah instrumen penting demi kesejahteraan masyarakat. Tetapi satu hal yang harus digarisbawahi APBN adalah instrumen dan bukan hasil akhir, salah satu tool yang harus diperjuangkan mahasiswa untuk mendorong kesejahteraan rakyat. Meskipun sudah sepantasnya mahasiswa memperjuangkan APBN, tetapi hendaknya mahasiswa tidak terpaku hanya pada APBN demi memperjuangkan masyarakat. Masih banyak isu lain yang hendaknya juga diangkat mahasiswa demi memperjuangkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Salam perubahan!